ICW: Polisi & Recruitment CPNS Lembaga Paling Korup
Menurut Polling Center dan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepolisian dan rekrutmen pegawai negeri sipil adalah sektor paling korup. Persepsi masyarakat menilai kedua sektor itu rentan korupsi.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan melibatkan sebanyak 2.325 orang di 34 provinsi dan 177 kabupaten dan kota. Hasil survei tersebut menunjukkan, kepolisian dan rekrutmen CPNS dianggap berpotensi tinggi dalam hal perilaku korupsi.
"Sektor kepolisan dan pendaftaran CPNS dianggap sektor terkorup, masyarakat menilai CPNS masih rentan korupsi karena kalau engga ada orang dalam (kenalan) tetap susah lulus ujian," ujar peneliti ICW Febri Hendri di Hotel Sari Pan Pasific.
Dua institusi itu sebagai sektor terkorup mencapai angka 56 persen untuk lembaga kepolisian, dan 50 persen untuk rekrutmen PNS.
Selain dua lembaga tersebut, sektor lainnya yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk kegiatan korupsi yakni sektor pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dengan angka temuan 48 persen.
Selanjutnya pengadilan menduduki posisi nomor empat dari level perilaku korupsi paling tinggi dengan persentase 45 persen, dan implementasi anggaran oleh pemerintah 44 persen, dan terakhir diduduki universitas dengan persentase sebanyak 27 persen.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan melibatkan sebanyak 2.325 orang di 34 provinsi dan 177 kabupaten dan kota. Hasil survei tersebut menunjukkan, kepolisian dan rekrutmen CPNS dianggap berpotensi tinggi dalam hal perilaku korupsi.
"Sektor kepolisan dan pendaftaran CPNS dianggap sektor terkorup, masyarakat menilai CPNS masih rentan korupsi karena kalau engga ada orang dalam (kenalan) tetap susah lulus ujian," ujar peneliti ICW Febri Hendri di Hotel Sari Pan Pasific.
Dua institusi itu sebagai sektor terkorup mencapai angka 56 persen untuk lembaga kepolisian, dan 50 persen untuk rekrutmen PNS.
Selain dua lembaga tersebut, sektor lainnya yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk kegiatan korupsi yakni sektor pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dengan angka temuan 48 persen.
Selanjutnya pengadilan menduduki posisi nomor empat dari level perilaku korupsi paling tinggi dengan persentase 45 persen, dan implementasi anggaran oleh pemerintah 44 persen, dan terakhir diduduki universitas dengan persentase sebanyak 27 persen.
SHARE THIS POST
0 komentar: