Jika Ibu Kota Pindah, Jakarta Akan Jadi Pusat Bisnis Dan Keuangan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanl, Bambang Brodjonegoro menyebutkan Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Rencana ini telah dibahas detail bersama Presiden Jokowi di Istana Negara.
Dalam pembicaraan bersama Presiden, Bambang menyebutkan jika kajian pemindahan ibu kota termasuk juga skema pendanaan akan segera rampung di tahun ini.
''Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari kompas.com.
Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke salah satu kota di Pulau Kalimantan. Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut. Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota Indonesia.
Dalam pembangunan pusat pemerintahan baru membutuhkan dana yang tak sedikit. Kata Bambang, jangan sampai pemindahan ibu kota ini justru menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendanaan dari luar agar tak ada ketergantungan dengan APBN.
"Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan. Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik," kata Bambang.
Rencananya, kajian pemindahan ibu kota akan rampung tahun ini. Kemudian tahun 2018 mendatang, kegiatan fisik pemindahan ibu kota administratif sudah dapat dimulai.
Dalam pembicaraan bersama Presiden, Bambang menyebutkan jika kajian pemindahan ibu kota termasuk juga skema pendanaan akan segera rampung di tahun ini.
''Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari kompas.com.
Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke salah satu kota di Pulau Kalimantan. Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut. Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota Indonesia.
Dalam pembangunan pusat pemerintahan baru membutuhkan dana yang tak sedikit. Kata Bambang, jangan sampai pemindahan ibu kota ini justru menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendanaan dari luar agar tak ada ketergantungan dengan APBN.
"Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan. Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik," kata Bambang.
Rencananya, kajian pemindahan ibu kota akan rampung tahun ini. Kemudian tahun 2018 mendatang, kegiatan fisik pemindahan ibu kota administratif sudah dapat dimulai.
SHARE THIS POST
0 komentar: