Pengamat: Jokowi Harus Tegur Menhub Mengenai Kecelakaan Di Puncak
Kecelakaan yang kembali terjadi di Jalur Puncak, tepatnya di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat pada Minggu (30/4) siang membuktikan pengawasan otoritas transportasi lemah.
Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut kecelakaan tak akan terjadi bila pemerintah serius dalam hal pengawasan. "Pengawasannya tidak ada, makanya ini terus terjadi," ucap Tigor, Minggu (30/4).
Satu pekan sebelumnya, kecelakaan serupa terjadi di Jalan Raya Puncak, kawasan Gadog, Kabupaten Bogor. Rem sebuah bus tak berfungsi sehingga menabrak kendaraan di depannya.
Tabrakan pertama dari bus tersebut akhirnya menyulut tabrakan beruntun yang melibatkan sejumlah mobil dan sepeda motor. Kecelakaan beruntun itu menewaskan empat orang.
Sementara siang ini, kecelakaan serupa terjadi di Ciloto. Sejauh ini diketahui korban jiwa akibat kecelakaan itu mencapai setidaknya 11 orang.
"Ada empat kendaraan roda empat dan empat roda dua yang terlibat kecelakaan beruntun," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur Ajun Komisari Erik Prakarsa seperti dilansir dari Detikcom.
Menurut Tigor, pengulangan kecelakaan itu membuktikan bahwa otoritas seperti Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan kepolisian tidak tegas dalam mengawasi operasional angkutan. Buktinya, ada saja kondisi kendaraan yang sebenarnya tak laik.
"Jika perusahaan bus nakal, pemerintah harus cabut izinnya karena izin jalan mereka kan dari Perhubungan Darat," imbuh Tigor.
Soal penyebab kecelakaan, Tigor menduga ada dua faktor yang memungkinkan, yaitu kendaraan tak layak jalan dan supir ugal-ugalan. Padahal menurutnya, di masa liburan seperti ini Kemenhub dan polisi seharusnya memperketat pengawasan.
Tigor menyayangkan terjadinya lagi kecelakaan, apalagi secara beruntun. Padahal pengawasan terhadap kendaraan seharusnya sudah bisa jadi perhatian karena lemahnya pengawasan yang berujung merenggut nyawa bak cerita kaset lama. Terjadi berulang-ulang.
"Menteri Perhubungan harus lebih tegas. Bahkan Presiden menurut saya harus menegur Menhub karena kejadian seperti ini terulang kembali," pungkas Tigor.
Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut kecelakaan tak akan terjadi bila pemerintah serius dalam hal pengawasan. "Pengawasannya tidak ada, makanya ini terus terjadi," ucap Tigor, Minggu (30/4).
Satu pekan sebelumnya, kecelakaan serupa terjadi di Jalan Raya Puncak, kawasan Gadog, Kabupaten Bogor. Rem sebuah bus tak berfungsi sehingga menabrak kendaraan di depannya.
Tabrakan pertama dari bus tersebut akhirnya menyulut tabrakan beruntun yang melibatkan sejumlah mobil dan sepeda motor. Kecelakaan beruntun itu menewaskan empat orang.
Sementara siang ini, kecelakaan serupa terjadi di Ciloto. Sejauh ini diketahui korban jiwa akibat kecelakaan itu mencapai setidaknya 11 orang.
"Ada empat kendaraan roda empat dan empat roda dua yang terlibat kecelakaan beruntun," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur Ajun Komisari Erik Prakarsa seperti dilansir dari Detikcom.
Menurut Tigor, pengulangan kecelakaan itu membuktikan bahwa otoritas seperti Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan kepolisian tidak tegas dalam mengawasi operasional angkutan. Buktinya, ada saja kondisi kendaraan yang sebenarnya tak laik.
"Jika perusahaan bus nakal, pemerintah harus cabut izinnya karena izin jalan mereka kan dari Perhubungan Darat," imbuh Tigor.
Soal penyebab kecelakaan, Tigor menduga ada dua faktor yang memungkinkan, yaitu kendaraan tak layak jalan dan supir ugal-ugalan. Padahal menurutnya, di masa liburan seperti ini Kemenhub dan polisi seharusnya memperketat pengawasan.
Tigor menyayangkan terjadinya lagi kecelakaan, apalagi secara beruntun. Padahal pengawasan terhadap kendaraan seharusnya sudah bisa jadi perhatian karena lemahnya pengawasan yang berujung merenggut nyawa bak cerita kaset lama. Terjadi berulang-ulang.
"Menteri Perhubungan harus lebih tegas. Bahkan Presiden menurut saya harus menegur Menhub karena kejadian seperti ini terulang kembali," pungkas Tigor.
SHARE THIS POST
0 komentar: