Tagline #DeleteUber Jadi Tranding Topic

Ini merupakan aksi Kecewa atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangguhkan izin masuk imigran asal tujuh negara mayoritas muslim, membuat aplikasi Uber ketimbang pulung. Bentuk protes terhadap aturan ini juga mereka lakukan dengan ramai-ramai menghapus aplikasi Uber, membaginya di media sosial melalui tanda pagar #DeleteUber.

Tagar ini dalam sekejap diikuti oleh banyak orang lainnya yang berefek domino menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia. Protes dengan tanda pagar ini terpaksa dilakukan setelah mereka mengetahui bahwa CEO Uber Travis Kalanik menjadi salah satu dewan penasihat ekonomi Presiden Trump.



Entah berkaitan atau tidak, sejak ramai-ramai tagar hapus aplikasi Uber ini, diketahui Kalanik mengirimkan email kepada karyawannya untuk membantu mitra sopir Uber mereka yang terkena dampak penangguhan imigran ini.

"Perintah ini memiliki dampak luas karena berimbas pada nasib ribuan mitra-pengemudi yang menggunakan Uber dan berasal dari negara-negara tersebut, banyak yang sedang istirahat dan berada atau bepergian ke negara asal mereka untuk menemui keluarga besar," tulis Kalanick dalam email ke karyawan Uber.

Bahkan tak segan dia akan mengeluarkan sejumlah dana untuk para mitranya yang terjebak dan tidak menghasilkan uang. Tak tanggung-tanggung US$ 3 juta.

Walau masuk di dalam jajaran pemerintahan Trump, Kalanick berjanji akan menyampaikan kegelisahan soal kebijakan baru imigrasi itu secara langsung.

CEO Uber, Ravis Kalanik yang menjadi salah satu dewan penasihat ekonomi Presiden Trump

"Walau setiap pemerintah memiliki kendali imigrasi sendiri; memperbolehkan warga dari seluruh dunia untuk datang ke sini dan menjadikan Amerika rumah mereka telah menjadi bagian kebijakan Amerika Serikat sejak negara ini didirikan," paparnya.

Kalanik menegaskan hal pelarangan ini akan memiliki dampak bagi banyak warga yang tidak berdosa, sebuah masalah yang akan Uber diskusikan pada hari Jum'at mendatang.

"Akan disampaikan saat saya pergi ke Washington untuk pertemuan pertama Kelompok Penasehat Ekonomi Presiden Trump," pungkas Kalanik.