BPK Temukan 166 Proyek Listrik Mangkrak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 166 paket pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sepanjang 2010—2014 kembali macet di tengah jalan terkait dengan pekerjaan yang belum selesai dan tak diperpanjang izinnya.

Hal itu dipaparkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/2016 oleh lembaga auditor negara tersebut. Proyek itu berkaitan dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik, gardu induk, transmisi serta jaringan listrik pedesaan.

Temuan itu masuk dalam kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, bersifat investigatif.

BPK menemukan sebanyak 166 dari 168 proyek itu belum rampung dan tak diperpanjang izinnya hingga 2014, sementara pemerintah telah membayar uang muka kepada pihak ketiga.

Berbagai proyek itu dikerjakan oleh Kementerian ESDM dan anggaran PT PLN (Persero). BPK menemukan ada persoalan sistem pengendalian internal dan ketidapkatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Permasalahan utama antara lain adanya kelebihan pembayaran serta kekurangan volume, kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan,” demikian hasil audit BPK seperti yang dikutip, Minggu (18/12).

BPK memaparkan sejumlah persoalan utama berikut nilai proyek infrastruktur itu.

Di antaranya adalah kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan. Jumlahnya mencapai Rp564,04 miliar.

Proyek yang bermasalah itu di antaranya adalah pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan eks dana APBN 2011-2014 yang belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp470,77 miliar.

Selain itu ada pula kelebihan pembayaran uang muka mencapai Rp86,36 miliar.

Tak hanya itu, ada pula barang yang dibeli namun belum dimanfaatkan dengan nilai Rp899,63 miliar. Di antaranya adalah pembangunan 19 gardu induk dan tiga transmisi senilai Rp899,04 miliar yang telah rampung namun belum dimanfaatkan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada Kementerian ESDM dan UIP PT PLN mengungkapkan 19 temuan yang memuat 29 permasalahan.

Permasalah itu meliputi dua kelemahan yakni sistem pengendalian internal dan 27 ketidakpatuhan terhadap undang-undang dengan nilai Rp1,64 triliun.

“BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM untuk memberikan sanksi kepada dirjen terkait dengan ketentuan yang berlaku,” demikian hasil audit tersebut.