Panwaslu Tingkatkan Pengawasan Terhadap Kampanye AHY

Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menginstruksikan petugas pengawas pemilu di lapangan untuk lebih memperhatikan promosi program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Instruksi itu dikeluarkan untuk meminimalisir jumlah pelanggaran kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon, terutama pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

Solehudin, salah satu petugas panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan mengatakan, Bawaslu DKI Jakarta telah membekali petugas pengawas di lapangan untuk bekerja lebih teliti lagi dalam mengawasi kampanye para pasangan calon.

Khusus untuk kegiatan Agus-Sylvi, Soleh mengatakan atasannya telah mewanti-wanti untuk mencatat apakah pasangan nomor urut satu itu masih terus mempromosikan program Rp1 miliar per RW per tahun atau tidak.

Program AHY soal dana bantuan Rp1 miliar mendapat pengawasan setelah Bawaslu DKI Jakarta menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran administrasi.

Meski telah mendapat pembekalan tambahan, Solehudin mengaku masih sulit membedakan kegiatan kampanye yang masuk kategori politik uang.

"Memang agak sulit ya karena kami harus melihat, merasakan, dan memegang tindakan yang dianggap politik uang," kata Soleh saat ditemui di lokasi kampanye Agus Yudhoyono, Rabu (7/12).

Pihak Agus Sylvi sebelumnya sudah menyatakan keberatan jika program dana Rp1 miliar yang mereka usung dianggap sebagai pelanggaran.

Juru bicara tim pemenangan Agus-Sylvi, Rico Rustombi mengatakan program Rp1 miliar per RW per tahun yang ditawarkan selama masa kampanye murni adalah program kerja yang harus dijelaskan pada masyarakat.

"Kami sangat keberatan jika program itu dikatakan sebagai politik uang karena memang Agus-Sylvi tak memberikan atau menjanjikan uang pada masyarakat," ujar Rico.

Rico juga mengatakan bahwa program Rp1 miliar yang ditawarkan Agus Yudhoyono merupakan turunan atau penjabaran dari program yang ada di buku visi dan misi. Dana program itu akan diambil dari anggaran APBD DKI Jakarta setelah melalui pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.

"Ini adalah program kerja yang merupakan penjabaran dari visi misi, dan perlu dipahami bahwa anggarannya berasal dari APBD DKI bukan dari kantong pribadi Agus-Sylvi," katanya.