Pemerintah Diminta Tegas Susun Standar Perdagangan Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah lebih percaya diri dan tegas dalam menetapkan standar perdagangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil/CPO dari Indonesia.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menilai, standar tersebut sepatutnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di dunia.

"Kita harus percaya diri menetapkan standar, jangan bergantung pada standar negara pembeli saja. Kalau sudah ada standar, nanti tinggal diadu saja dengan negara penghasil sawit lainnya," tutur Joko, dalam sebuah diskusi sawit di kawasan Pancoran, Selasa (6/12).

Ia mencontohkan, perdagangan CPO antara Indonesia dengan India yang disebutnya kerap mengikuti ketentuan pasar India lantaran besarnya permintaan CPO ke negara tersebut.

"Perjanjian perdagangan Indonesia-India terakhir kali pada tahun 1967, saat era pemerintahan Presiden Soeharto. Seharusnya, ada perjanjian yang baru. Terlebih karena ekspor ke India itu besar," jelas Joko.

Joko menyebutkan, penetapan standar tersebut dapat diterapkan dengan penetapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Misalnya, ISPO, sekarang belum diakui ya tidak apa, yang penting kita sudah buat, sudah terapkan. Terlepas diterima atau tidak, yang penting sudah ada ISPO. Ini menyatakan keseriusan kita membuat standar," imbuhnya.

Adapun standar tersebut, tak hanya memperkuat sektor CPO Indonesia dibandingkan dengan negara-negara penghasil CPO lainnya. Namun, juga memberikan nilai tambah produk CPO Indonesia.

Dari segi nilai tambah produk CPO Indonesia, lanjutnya, hal itu dapat memperbesar peluang pasar CPO Indonesia di kancah dunia.

Pasalnya, saat ini, permintaan dunia akan CPO dinilainya semakin besar sehingga semua negara mencoba mengambil peluang untuk mengambil posisi sebagai pemasok CPO.

Tak hanya itu, standar produk CPO Indonesia yang berkualitas disebutnya akan mampu pula menahan besarnya terpaan kampanye negatif terhadap sektor kelapa sawit.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengungkapkan, pemerintah memang telah membentuk ISPO. Namun, disayangkan hingga saat ini, tanggapan dari negara-negara pengimpor sawit di dunia masih negatif terhadap ISPO Indonesia.

"Kami juga tidak mengerti, apa yang masih kurang menurut mereka. Toh, kami sudah buat standar ISPO tersebut, tetapi tetap saja berujung kampanye negatif yang menyebutkan standar kami belum memadai," tutur Musdalifah.

Sebagai informasi, produksi CPO Indonesia pada tahun 2016 berkisar 30 juta sampai 31,9 juta ton dengan harga rata-rata CPO mencapai US$660 per ton. Nah, di tahun depan, produksi CPO Indonesia diproyeksi meningkat mencapai 33 juta-35 juta ton dengan harga rata-rata CPO mencapai US$680 sampai US$690 per ton.